Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penentuan Prioritas Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Garut

Abstract

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Namun, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga, konsultan pelaksana, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan prioritas pembangunan telah mengikuti prosedur administratif, namun implementasi transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal. Keterbukaan informasi mengenai kriteria penetapan prioritas, dasar pengambilan keputusan, dan realisasi pembangunan masih terbatas sehingga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian proyek fisik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam proses penentuan prioritas pembangunan. Temuan penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Infrastructure Governance dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor utama dalam membangun legitimasi kebijakan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah.